Eks Menlu OPM: Irian Barat milik NKRI, tak mungkin merdeka
  • Wed, 08/05/2013 - 08:09

JAKARTA, 8/5 (SOLUSInews): Nick Messet, sosok yang pernah jadi Menteri Luar Negeri OPM angkat bicara. Itu terkait pro kontro pembukaan perwakilan Kantor Organisasi 'Free Papua' (Papua Merdeka) di Oxford, Inggris.

Bagi Nick, Papua itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otomatis, Papua tidak mungkin merdeka.

Sebab, menurutnya, dunia sudah mengakui Papua atau yang dulu bernama Irian Barat melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI.

"Masalah Papua sudah selesai sejak 19 November 1969 melalui sidang Dewan Keamanan PBB, yang mensahkan bahwa Irian Barat, sekarang bernama Papua adalah milik Indonesia, sehingga mulai saat itu persoalan Papua sudah tutup buku habis dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Nick saat dihubungi, Selasa (7/5) kemarin.

Jadi, menurutnya, sebagaimana dirilis 'vivanews' dan terpantau SOLUSInews, bila saat ini ada yang mempersoalkan masalah Papua dan memimpikan kemerdekaan, itu hanya pekerjaan sia-sia serta tidak akan pernah membawa hasil.

Legalitas Irian Barat (Papua) merupakan bagian dari Indonesia, lanjut Nick, sudah ada sejak 4 Agustus 1928. Yaitu, ketika Gubernur Jenderal Belanda mengakui Irian Barat (Papua) termasuk wilayah Indonesia.

"Sehingga ketika sumpah pemuda dikumandangkan, Irian Barat atau Papua sudah termasuk dalam Indonesia," tandas Nick yang selama 40 tahun berjuang bagi kemerdekaan Papua di Eropa.

Kebohongan Belanda

Namun, menurut Nick, dalam perjalanan sejarah, Belanda menyangkal hal itu bahkan membohongi Orang Papua. "Belanda tipu Orang Papua, mereka katakan Papua bukan bagian dari Indonesia, padahal kepada seluruh dunia, Belanda mengakui Irian Barat adalah wilayah Indonesia," ujarnya.

Bahkan setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1962, pendiri Organisasi Papua Merdeka, Nikolas Youwe, menanyakan kepada Amerika, kenapa mengakui Irian Barat (Papua) bagian dari NKRI?

"Waktu itu Bapak Nikolas Youwe tanya kepada Presiden Amerika John F Keneddy, kenapa jual tanah saya tanah Irian Barat atau Papua, lalu John F Keneddy menyatakan, bukan Amerika yang jual, tapi Belanda yang mengakui Irian Barat atau Papua bagian dari Indonesia," ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya, sejak saat itu perjuangan Papua Merdeka sia-sia karena dunia sudah mengakui Papua (Irian Barat) bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan.

"Sejak John F Keneddy menyatakan, bahwa Belanda yang mengakui Papua bagian dari NKRI, Nikolas Youwe pendiri OPM dan saya Menlu OPM putus asa, bahwa semua perjuangan ini sia-sia dan tidak mungkin merdeka. Pepera hanya formalitas saja, supaya dunia tahu bahwa kembalinya Irian Barat (Papua) ke pangkuan NKRI sesuai dengan hukum Internasional," ujarnya.

Cuma gertakan

Mengenai manuver kelompok Benny Wenda yang membuka Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Nick Messet, menyatakan itu hanya gertakan dan sama sekali tidak memiliki kekuatan selama pemerintah Inggris tidak mendukungnya.

"Kami juga pernah buka kantor di Senegal dan Swedia, tapi semua sia-sia, dunia hanya mengakui Papua bagian dari Indonesia," singkatnya.

Namun seyogyanya, Nick berharap Pemerintah menggunakan para pendiri OPM yang kini sudah bergabung dengan NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya.

"Pemerintah, seharusnya memakai para pendiri OPM (Orang Papua) yang sudah kembali ke NKRI untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Papua sebenarnya. Karena pendiri OPM mengerti sejarah dan pernah berjuang puluhan tahun, namun sadar perjuangan itu sia-sia kemudian kembali ke NKRI dan membangun Papua dalam semangat otonomi khusus. "Tapi ini tidak dipakai pemerintah," katanya.

Nick Messet juga mengungkapkan, dirinya pernah memberikan penjelasan kepada aktivis Papua Merdeka di Auckland, Selandia Baru. Yakni, mengenai apa yang diperjuangkan itu (merdeka) merupakan hal sia-sia.

"Saat diberi kesempatan bicara saya bilang saya sudah berjuang 40 tahun di Eropa untuk Papua Merdeka. Tapi semua sia-sia karena dunia melalui PBB mengakui Papua adalah bagian dari Indoensia, lebih baik mari membangun Papua dengan semangat otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah," demikian Nick Messet meyakinkan.

(jr-vnc/S)


Berita Terkait